Konotasi — Kementrian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah menyiapkan tiga skema pencairan tunjangan kinerja dosen yang diajukan pada rapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Togar M. Simatupang Sebagai Sekretaris Jendral (Sekjend) Kemendikti Saintek mengungkapkan bahwa, pihaknya telah menyiapkan dan mengusulkan dalam rapat tersebut tiga opsi pencairan dana tukin kepada Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Tukin kita baru mendengar adanya kabar dari Ketua Banggar DPR bahwa pemerintah kira-kira komit sekitar Rp2,5 triliun. Skemanya, kita mengusulkan tiga opsi”, ungkap Sekjend Kemendikti Saintek seusai rapat komisi X DPR kamis (23/1/2025).

Dilansir dari media terpercaya Tempo.co, Togar menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga skema tersebut, dan skema yang pertama yang disetujui oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam laman tersebut Togar menyampaikan skema yang pertama pencairan dana ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 28 Triliun dan Kemenkeu menyetujui yang paling mendekati yakni berjumlah Rp. 2,5 Triliun.

Ia juga menjelaskan bahwa pencairan Tukin ini diprioritaskan dan lebih terfokus bagi para dosen yang berada di Kementerian atau statusnya berada di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker), dan adapun Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) belum mendapatkan remunerasi.

Remunerasi seperti yang kita ketahui adalah sebuah penghasilan berupa gaji, tunjangan, bonus, dan insentif yang berdasarkan dari tingkat tanggung jawab dan tingkat profesionalisme seorang dosen atau tenaga kerja.

Togar juga sekaligus menjelaskan bagaimana skema yang kedua, ia mengatakan bahwa skema yang kedua ini lebih besar anggarannya.

“Skema kedua itu lebih tinggi lagi (anggarannya)”, keterangannya tertulis di laman Tempo.co

Ia menjelaskan bahwa skema ini senilai Rp.3,6 Triliun, dimana dengan besaran anggaran yang seperti ini bisa memenuhi seluruh Dosen yang berada dalam naungan PTN Satker dan juga PTN BLU, walaupun remunerasi berada di bawah jumlah tukin yang ditentukan sebelumnya.

Untuk skema yang ke tiga, Togar menjelaskan bahwa besaran yang diusulkan oleh pihaknya terhadap Kementrian Keuangan adalah senilai Rp 8,2 Triliun dimana skema ini akan membagikan secara merata kepada setiap Dosen, yakni sebanyak 81 ribu jumlah Dosen yang akan mendapatkan tunjangan kinerja.

“Nah yang ketiga, semua dapat. Semua dosen-dosen ASN kita, 81 ribu orang itu dapat Tukin,” ungkap Togar.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Hadrian Irfani, mengkonfirmasi di kesempatan yang sama bahwa DPR bersama dengan Kemenkeu dan juga Presiden Prabowo telah menyetujui dan telah menganggarkan untuk Tunjangan Kinerja Dosen yang sebanyak 33.957 akan terlaksana di tahun 2025.

“Bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan Tukin tahun 2025 terbayarkan Rp2,5 triliun. Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan Tukin,” pernyataan Hadrian (23/1/2025).

Penulis : A. M. Said