Konotasi–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya gelar aksi unjuk rasa hingga malam hari di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (26/2/2025).

Aksi demonstrasi bertajuk “Merah Putih Undercover” ini membawa 10 tuntutan, baik isu nasional, regional dan lokal.

Isu nasional yang cukup mencolok terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Efisiensi Anggaran, RUU Perampasan Aset, hingga Program Makan Bergizi Gratis.

Sedangkan Isu Regional dan Lokal, mereka membawa kasus Mafia Tanah, Tambang dan Migas, isu HAM, serta kasus tersangka beberapa produk kosmetik bermerkuri  yang belum ditahan hingga saat ini.

Ketua HMI Cabang Gowa Raya, Nawir Kalling dalam pernyataan sikapnya menyampaikan terkait sikap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, serta mempertanyakan ketegasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Aparat Kepolisian dalam penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.

“Secara umum, kami membawa aspirasi skala nasional, regional dan lokal ke DPRD ini agar ada kejelasan sikap dan tindak lanjut dari lembaga DPRD Provinsi Sulawesi selatan dalam melihat kebijakan pemerintah pusat yang banyak menuai polemik dan kontroversi, serta mengawasi kinerja dari lembaga eksekutif dan yudikatif yang ada di Sulawesi Selatan pada khususnya,” ungkap Nawir.

Secara regional dan lokal, HMI mempertanyakan banyak kasus yang dianggap tuntas hingga saat ini.

“Banyak kasus yang tidak tuntas sampai hari ini di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah tersangka kasus skincare bermerkuri, yang masih bebas berkeliaran. Pertanyaannya, ada apa dengan penegakan hukum di Sulawesi Selatan?,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menemui massa aksi untuk menerima aspirasi mereka sekira pukul 19.00 WITA.

“Kami akan menyampaikan aspirasi adik-adik sekalian ke pemerintah Pusat dan DPR RI. Untuk tuntutan yang sifatnya Regional dan Nasional, kami akan segera memanggil semua pihak yang terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan adek-adek HMI Cabang Gowa Raya. Dan akan segera kami jadwalkan,” jelas Anggota komisi E dari Fraksi PKS.Hj. Haslinda

Setelah mendengar komitmen dari perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pihak HMI Cabang Gowa Raya memberi penegasan agar aspirasi ini terus dikawal bersama.

“Kami tidak ingin aspirasi kami  ini diterima hanya sebagai penggugur kewajiban semata. Tetapi harus dikawal secara bersama. Bukti penyerahan aspirasi adalah pegangan kami untuk selanjutnya kami tindaklanjuti perkembangannya,” tutup Nawir Kalling

Massa aksi dari HMI Cagora ini bertahan hingga malam hari. Mereka baru membubarkan diri setelah aspirasinya diterima oleh perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Haslinda yang merupakan anggota komisi E dari Fraksi PKS.