Konotasi–Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Pelaksanaan program itu perdana dilaksanakan Senin, 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta sekolah.

Tak terkecuali di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan program makan gratis dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan gizi anak-anak di sekolah sekaligus memberdayakan perekonomian lokal.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris menanggapi dengan baik program tersebut. Ia menyampaikan, anak-anak sekolah sangat merasakan manfaat dari program makan bergizi gratis.

“Senang sekali anak-anak dengan program ini, apalagi kan mengurangi beban biaya orang tua dan tentunya ada kebiasaan baru bagi anak-anak sekolah,” kata Syahruni Haris saat dikonfirmasi via telepon oleh wartawan Konotasi, Rabu (8/1/2024).

Ketua DPC Gerindra Bulukumba itu menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan dan melihat langsung ke sekolah-sekolah implementasi program itu.

“Dapurnya kan yang BGN, sedangkan untuk pelaksanaannya kan dilakukan oleh mitra kerja program makan gizi ini,” katanya.

“Untuk Bulukumba sendiri pada peluncuran pertama dan data yang telah masuk untuk menyasar program ini sekitar 3.400 siswa dari total sekitar 80.000 siswa yang ada di Bulukumba. Finishingnya bertahap dan mungkin akan rampung mencapai 100% itu di Bulan Agustus,” sambung Politisi Gerindra itu.

Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk tupoksi DPRD, yakni pengawasan akan dilaksanakan monitoring setiap saat.

“Yang sekarang ini kita di DPRD kan kita hanya melakukan pengawasan pada hal-hal yang umum, karena teknisnya kan sudah ada yakni BGN itu sendiri. Tapi tentunya kami di DPRD Bulukumba akan melakukan pemantauan program makan gratis itu agar berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, contohnya saja kemarin kan kita sidak itu sekolah untuk pastikan berjalan sesuai SOP ji atau tidak,” urainya.

Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan Koordinator MD KAHMI Bulukumba itu juga tak menampik persoalan standar kelayakan gizi program tersebut.

“Per porsinya kan 10 ribu rupiah, ini jadi masalahnya karena asumsi masyarakat dan asumsi kebanyakan orang kan itu tidak layak. Olehnya itu kami tetap akan kaji standar gizinya, apakah betul telah memenuhi standar atau tidak dan kalau memang kurang dalam standar gizinya, kami di DPRD akan perjuangkan agar agar per porsinya dinaikkan sehingga memenuhi standar gizi yang baik,” kuncinya.