Konotasi–Siska Karina Imran selaku Wali Kota Kendari menegaskan pentingnya keterbukaan penuh dalam pengelolaan keuangan daerah seiring dimulainya proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan awal atau entry meeting bersama tim auditor BPK yang dilaksanakan pada Sabtu (4/4/2026). Dalam kesempatan itu, wali kota meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk bersikap transparan serta tidak menutup-nutupi informasi selama proses audit berlangsung.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dijadwalkan berlangsung sekitar 35 hari kerja. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memberikan dukungan penuh agar proses evaluasi dapat berjalan secara efektif.

Siska juga menegaskan bahwa setiap pejabat yang tidak bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung dapat langsung dilaporkan kepadanya tanpa harus melalui prosedur birokrasi berjenjang. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti secara cepat.

Selain itu, ia mengingatkan agar setiap jawaban yang diberikan kepada auditor harus berdasarkan kondisi nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025. Ia menilai jawaban yang bersifat normatif tanpa didukung fakta lapangan justru dapat menghambat objektivitas proses audit.

Menurutnya, kejujuran dalam penyampaian data menjadi faktor penting agar hasil pemeriksaan mampu memberikan gambaran yang akurat serta menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Sementara itu, penanggung jawab tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Falihin, menjelaskan bahwa audit difokuskan pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa tim auditor menilai pelaksanaan kegiatan yang telah terjadi, bukan rencana program. Oleh karena itu, setiap laporan yang disampaikan harus dilengkapi dengan bukti administrasi yang memadai.

Falihin menambahkan bahwa opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan prinsip akuntansi, kelengkapan administrasi, serta kewajaran penyajian laporan keuangan.

Sebagai informasi, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di Indonesia terus didorong untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan.

Audit rutin yang dilakukan oleh BPK juga menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan mencegah praktik korupsi di tingkat daerah, sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional.

Melalui proses pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kota Kendari diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.