Konotasi–Kunjungan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, ke empat pulau terluar dan terpencil di Kota Makassar pekan lalu mengungkap kondisi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang memprihatinkan. Janji pembenahan pun digaungkan.

Sorotan utama dalam kunjungan tersebut adalah kondisi dermaga putus, fasilitas kesehatan yang jauh dari standar, dan ketimpangan tenaga pengajar di Pulau Langkai, Lanjukang, Lumu-Lumu, dan Bone Tambu.

Wali Kota yang akrab disapa Appi menegaskan komitmen untuk memprioritaskan perbaikan dalam APBD Perubahan, khususnya untuk dermaga dan sekolah.

“Kami sudah melihat langsung kondisi di pulau-pulau. Ini akan menjadi prioritas pembangunan,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).

Di bidang pendidikan, rencana pembangunan SMA di kawasan kepulauan melalui koordinasi dengan Pemprov Sulsel menjadi angin segar. Wacana penambahan insentif bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau juga mencuat sebagai upaya mengatasi ketimpangan sumber daya manusia.

Pengembangan potensi pariwisata di Pulau Lanjukang dijanjikan berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur, tanpa mengabaikan hak dasar penduduk.

Sementara itu, keluhan minimnya infrastruktur listrik dan transportasi antar-pulau, serta usulan perubahan status kelurahan di Pulau Lumu-Lumu, menjadi catatan penting pemerintah kota.

Kondisi fasilitas pendidikan dan ketersediaan guru yang “jauh dari kata layak” di Pulau Bone Tambu semakin memperkuat urgensi intervensi.

Masyarakat dan publik menanti kejelasan mengenai bagaimana konkretnya perbaikan dermaga dan fasilitas kesehatan akan dilakukan, berikut alokasi anggaran dan target waktu penyelesaiannya.

Rencana pembangunan SMA juga menimbulkan pertanyaan terkait timeline pelaksanaan dan mekanisme koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Besaran insentif untuk guru dan tenaga kesehatan serta kapan kebijakan ini akan efektif diberlakukan juga menjadi informasi yang dinanti.

Begitu pula dengan konsep pengembangan pariwisata di Lanjukang dan bagaimana kelestarian alam akan dijaga.

Usulan perubahan status kelurahan di Lumu-Lumu memunculkan pertanyaan tentang proses kajian yang akan dilakukan dan faktor-faktor penentu keputusan. Sementara itu, langkah-langkah spesifik untuk mengatasi masalah pendidikan di Pulau Bone Tambu masih belum terjelaskan.

Publik juga menantikan informasi mengenai mekanisme koordinasi antar dinas terkait, indikator keberhasilan program, dan bagaimana partisipasi masyarakat pulau akan diakomodasi dalam proses pembangunan.

Kunjungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke pulau terluar Makassar telah memantik harapan akan perubahan.

Namun, realisasi janji-janji tersebut akan sangat bergantung pada kejelasan rencana, alokasi sumber daya yang memadai, dan transparansi informasi kepada publik.