Konotasi–Wakil Menteri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan, mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk konsorsium riset yang berfokus pada intervensi literasi dan numerasi. Langkah tersebut dipandang penting sebagai upaya strategis dalam mengatasi berbagai persoalan terkait rendahnya kemampuan literasi dan numerasi di kalangan pelajar.

Dorongan tersebut didasarkan pada hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Laporan tersebut menunjukkan bahwa sekitar tujuh dari sepuluh siswa di Indonesia masih berada di bawah tingkat kemahiran minimum dalam kemampuan membaca dan matematika.

Fauzan menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehadiran siswa secara fisik di sekolah, tetapi juga menyangkut keterlibatan mereka secara psikologis dalam proses belajar. Ia menilai banyak siswa yang datang ke sekolah hanya untuk memenuhi kewajiban, tanpa memperoleh pengalaman belajar yang benar-benar bermakna.

Karena itu, ia berharap perguruan tinggi dapat berperan lebih aktif dengan membangun konsorsium yang mampu merancang program-program intervensi pendidikan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan tersebut melalui kerja sama riset serta pengembangan program pendidikan berbasis data.

Melalui pembentukan konsorsium, berbagai perguruan tinggi dapat saling berkolaborasi untuk mengembangkan model pembelajaran maupun program intervensi dalam bidang literasi dan numerasi yang dapat diterapkan di berbagai daerah.

Fauzan menambahkan bahwa kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan program yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Upaya tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2029 tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dasar, termasuk dalam penguasaan kemampuan literasi dan numerasi yang menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks pendidikan tinggi, kebijakan tersebut diperkuat melalui program “Diktisaintek Berdampak” yang menekankan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan riset dan publikasi ilmiah, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta memperluas pemerataan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.