Konotasi-Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menilai bahwa dalam tahun pertama masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi yang kuat terhadap isu ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ia menegaskan, kedaulatan pangan merupakan syarat utama bagi bangsa yang ingin benar-benar merdeka.

“Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya kemandirian pangan. Ketergantungan pada impor sama saja membuka pintu intervensi asing,” kata Prof. Abdul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, sebuah bangsa hanya akan dihormati dan benar-benar berdaulat apabila rakyatnya tidak bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, hingga BIN daerah dalam memperkuat produksi pangan nasional mencerminkan pendekatan kolaboratif dan strategis.

Kedaulatan pangan, kata Haris, tidak bisa hanya dibangun oleh kementerian teknis, melainkan harus menjadi gerakan nasional lintas sektor agar benar-benar terwujud di seluruh daerah, termasuk di Maluku, sebagaimana hasil wawancaranya dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk kembali memperkuat jati diri sebagai bangsa agraris dan maritim.

Ia juga menyinggung sejarah awal kemerdekaan, ketika Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tahun 1946 mengirimkan 500 ribu ton beras ke India yang saat itu dilanda kelaparan sebuah simbol bahwa Indonesia pernah menjadi bangsa yang mandiri secara pangan.

“Itu diplomasi beras yang membanggakan. Indonesia baru merdeka saja sudah mampu membantu negara lain,” tuturnya.

Lebih jauh, Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian mencerminkan semangat yang pernah ditunjukkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, dalam memperkuat kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, langkah konkret Presiden Prabowo terlihat dari peningkatan anggaran sektor pertanian, kenaikan harga gabah Bulog menjadi Rp. 6.500,- per kilogram pada 2025, serta perluasan subsidi pupuk yang kini dapat diakses cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa keharusan memiliki Kartu Tani.

Selain itu, Haris menambahkan, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025, yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian langsung di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai pegawai pusat.

Ia menilai, kebijakan ini akan mempercepat pendampingan kepada petani di lapangan serta memastikan penyuluhan pertanian berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Dikatakan Haris, pemerintah saat ini juga mempercepat pembangunan sektor pertanian melalui 48 proyek bendungan dan sembilan jaringan irigasi yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menambahkan, pengembangan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian perlu terus digalakkan, sebab tidak semua wilayah di Indonesia cocok untuk ditanami padi.

Menurut Haris, sagu dan umbi-umbian justru lebih ramah terhadap ekosistem lokal serta memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kebijakan pangan lokal agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada beras,” ucap Haris.