Konotasi–Kementerian Agama menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan usia hingga 16 tahun bagi anak dalam menggunakan layanan digital atau media sosial. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi anak dari berbagai konten berbahaya seperti pornografi, perundungan siber, serta praktik judi daring.

Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin menegaskan bahwa Kementerian agama pada prinsipnya memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi darurat dalam perlindungan anak, terutama dari ancaman konten pornografi, perundungan di dunia maya, dan maraknya judi online.

Ia menilai langkah pemerintah tersebut merupakan bagian dari strategi penting untuk menjaga generasi muda dari dampak negatif ruang digital yang dapat merusak perkembangan psikologis dan moral anak.

Ismail juga menegaskan bahwa kebijakan pembatasan usia penggunaan layanan digital menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan anak di ruang digital.

Bahkan, menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pertama di kawasan yang menerapkan aturan pembatasan usia secara lebih tegas. Hal ini berbeda dengan sejumlah negara di Eropa yang hingga kini masih berada pada tahap persiapan kebijakan serupa.

Ia menjelaskan bahwa selama ini kebijakan komunikasi digital di Indonesia menganut prinsip keterbukaan atau open sky policy. Dalam sistem tersebut, penyedia layanan internet tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol negara.

Dengan prinsip itu, berbagai informasi pada dasarnya dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Negara baru akan melakukan pemblokiran jika ditemukan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara lain yang menerapkan mekanisme penyaringan informasi sejak awal oleh negara sebelum konten tersebut dapat diakses oleh publik.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Jumat telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 mengenai pembatasan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital.

Aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Regulasi ini menetapkan bahwa anak berusia di bawah 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.

Dalam implementasinya, akun milik anak di bawah usia tersebut pada sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Bigo Live, serta Roblox akan dinonaktifkan apabila teridentifikasi melanggar ketentuan usia tersebut.