Konotasi–Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi pendekatan utama dalam paradigma pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada bantuan sosial, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri serta produktif.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, Muhaimin menjelaskan bahwa bantuan sosial tetap memiliki peran penting. Namun, bantuan tersebut perlu disertai dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat sehingga penerima bantuan dapat berkembang menjadi lebih berdaya secara ekonomi maupun sosial.

Ia juga menerangkan bahwa pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan peran negara yang lebih kuat dalam membantu kelompok masyarakat yang masih tertinggal dan memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai peluang pembangunan.

Menurutnya, pendekatan pemberdayaan menjadi langkah strategis agar pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan serta membuka peluang yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Muhaimin menegaskan bahwa setiap program pemerintah dan penggunaan anggaran negara harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan dampak nyata terhadap penguatan kapasitas masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pemerintah saat ini tengah mendorong berbagai program yang dirumuskan dalam delapan jalur pemberdayaan masyarakat. Program-program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan tersebut. Hal ini dinilai penting mengingat luasnya cakupan program serta banyaknya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Selain itu, Muhaimin mendorong jajaran kementeriannya untuk lebih aktif menyampaikan gagasan dan praktik pemberdayaan masyarakat kepada publik, termasuk melalui berbagai forum diskusi dan publikasi di media.

Menurutnya, penguatan komunikasi publik diperlukan agar konsep pemberdayaan masyarakat semakin dipahami oleh masyarakat luas sekaligus menjadi perhatian para pengambil kebijakan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program pemberdayaan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang melalui berbagai program yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat.

Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh program pemberdayaan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.