Konotasi–Ferry Juliantono selaku Menteri Koperasi menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya dirancang sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat desa, tetapi juga akan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan sosial berupa pos pengaduan khusus bagi perempuan dan anak.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Ferry menjelaskan bahwa setiap gerai atau klinik koperasi desa Merah Putih ke depan akan menyediakan ruang khusus yang difungsikan sebagai tempat menerima laporan atau pengaduan terkait permasalahan yang dialami perempuan dan anak. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah afirmatif untuk memberikan perlindungan yang lebih dekat kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Ferry menerima kunjungan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yaitu Arifah Fauzi, di kantor Kementerian Koperasi. Pertemuan tersebut membahas rencana kolaborasi antara kedua kementerian dalam memperkuat peran perempuan serta meningkatkan perlindungan sosial di lingkungan desa dan kelurahan.

Menurut Ferry, keberadaan pos pengaduan di koperasi desa akan memudahkan masyarakat memperoleh akses layanan perlindungan secara lebih cepat dan dekat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu selalu bergantung pada layanan yang berada di tingkat kabupaten atau kota.

Selain memperkuat aspek perlindungan sosial, kerja sama antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satu upayanya adalah dengan mengintegrasikan program koperasi desa Merah Putih dengan program Ruang Bersama Indonesia.

Ferry menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong kelompok perempuan produktif yang selama ini menjadi binaan Kementerian PPPA untuk berkembang menjadi badan usaha berbentuk koperasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan di tingkat lokal.

Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pendampingan, tetapi juga akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Melalui skema tersebut, kelompok perempuan diharapkan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif.

Selain itu, kedua kementerian juga bersepakat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan koperasi di desa maupun kelurahan, khususnya melalui keterlibatan aktif dalam Koperasi Desa Merah Putih dan lembaga perkoperasian lainnya.

Sementara itu, Arifah Fauzi menyambut positif rencana penyediaan pos pengaduan perempuan dan anak di gerai koperasi desa. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi yang tepat untuk mendekatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini unit pelaksana teknis daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak umumnya masih berada di tingkat kota atau kabupaten. Oleh karena itu, keberadaan layanan pengaduan di tingkat desa dinilai dapat memperluas jangkauan perlindungan kepada masyarakat.

Arifah juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut selaras dengan program Ruang Bersama Indonesia yang bertujuan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat desa secara kolaboratif, mulai dari aspek ekonomi, kesehatan, hingga ketahanan pangan.

Sebagai langkah awal implementasi kerja sama tersebut, kedua kementerian sepakat untuk segera menjalankan proyek percontohan di beberapa daerah. Program ini dapat dimulai pada wilayah yang telah memiliki koperasi desa aktif serta komunitas perempuan yang telah berkembang, tanpa harus menunggu penandatanganan nota kesepahaman secara resmi.